Selamat Datang di Website Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia   28 November 2014
Kemnakertrans Targetkan Tarik 11.000 Pekerja Anak tahun 2013
28 May 2013



Pada tahun 2013 Kemnakertrans menargetkan penarikan sebanyak 11.000 pekerja anak yang tersebar di seluruh Indonesia. Program penarikan pekerja anak ini tersebar di 21 Provinsi dan 89 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan mengerahkan 503 orang pendamping di 366 rumah singgah (shelter).

“Sesungguhnya program penarikan pekerja anak ini dilaksanakan agar anak-anak Indonesia dapat mengembangkan kesempatan belajar di sekolah dan terbebaskan dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk, “kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, di Jakarta pada Kamis (23/5) seusai memberikan sumbangan peralatan sekolah bagi 2.280 pekerja anak se- Jawa Timur.

Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak yang dilakukan pemerintah ini untuk Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Kegiatan ini diarahkan dengan sasaran utama anak bekerja dan putus sekolah yang berasal Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan berusia 7- 15 tahun.

Bahkan, Kemnakertrans pun ,menggelar Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (RAN-PBPTA) sebagai amanat dari Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002, yang pada tahun ini memasuki Tahap ke 3 (Tahun 2013 – 2022).

Sejak tahun 2008 sampai saat ini, Kemnakertrans melakukan penarikan pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 32.663 orang dan dikembalikan ke satuan pendidikan.

Khusus Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu wilayah sasaran PPA-PKH dengan target penarikan sebanyak 2.280 pekerja anak di 17 Kabupaten/Kota. Untuk lebih memotivasi pekerja anak kembali ke sekolah, diberikan paket peralatan sekolah bagi setiap pekerja anak.

“Prioritas program ini diarahkan untuk dapat mempercepat proses penarikan para pekerja anak terutama dari pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya seperti perbudakan, pelacuran, pornografi dan perjudian, pelibatan pada narkoba, dan pekerjaan berbahaya lainnya, kata Muhaimin.

Para pekerja anak tersebut bakal ditarik dari tempat mereka bekerja dan ditempatkan di sementara di rumah singgah (shelter) untuk menjalani program pendampingan khusus selama 1 bulan. Setelah itu mereka akan di kembalikan ke sekolahkan untuk belajar di pendidikan formal SD/SMP/SMA, madrasah dan pesantren ataupun kelompok belajat paket A, B dan C.

Muhaimin mengatakan pihaknya telah melakukan pendekatan khusus untuk melarang anak usia sekolah untuk bekerja bersekolah. Para pengusaha dan orang tua tidak boleh memaksakan anaknya untuk bekerja apalagi untuk dengan pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya.

“Para pengusaha dan Orangtua harus tahu bahwa dalam UU Perlindungan Anak mempekerjakan anak di bawah umur adalah dilarang, Pemerintah lakukan pendekatan khusus berupa persuasif hingga penindakan hukum . Bagi orangtua yang tetap memaksakan anaknya untuk bekerja, perlu mendapat tindakan tegas dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, “kata Muhaimin.

Agar manfaat program penarikan pekerja anak ini tetap optimal, pemerintah bermaksud mereview kembali apa saja yang perlu dilakukan untuk memperkuat Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA).

“Kita terus melakukan, monitoring dan evaluasi terhadap anak-anak yang telah ditarik dan dikembalikan ke satuan pendidikan. Apa saja kendala mereka, apakah mereka masih tetap berada di unit pendidikan, atau apakah mereka kembali lagi ke pekerjaan semula karena tuntutan ekonomi keluarga. Diperlukan upaya-upaya untuk menganalisa dampak jangka panjang dari program tersebut, kata Muhaimin.

Untuk itu harus ditingkatkan sinergitas antar sektor, karena tanpa kerjasama dari para stakeholder, baik aparatur pusat maupun daerah, pihak pengusaha, elemen masyarakat maupun media, Program Penanggulangan Pekerja Anak tidak dapat terwujud.

Program penarikan pekerja anak ini dilaksanakan secara terkoordinasi antar berbagai instansi/lembaga terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Antara lain : Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Kementerian Agama, Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati anak.

“Peran serta masyarakat, pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait dibutuhkan untuk meningkatkan sinergitas guna mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikannnya ke dunia pendidikan , kata Muhaimin.

Untuk mempercepat penarikan pekerja anak, Muhaimin berjanji akan mengerahkan pengawas ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Menurut data Kemnakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaa n tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan. Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari Pengawas umum, 1.460 orang, Pengawas spesialis 361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang.

Komitmen Pemerintah
Muhaimin mengatakan Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk menghapus pekerja anak,. Komitmen ini terlihat dengan diratifikasinya kedua Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja dan Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak “Komitmen ini terlihat dengan diratifikasinya kedua Konvensi ILO tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2000. Selain itu isi substansi tehnis kedua Konvensi ILO terdapat padaUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kata Muhaimin. Selain itu, Pemerintah pun melakukan Program Kerjasama dengan ILO-IPEC dan Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZAPA) yang telah dilakukan pencegahan agar anak tidak bekerja pada BPTA.

“Untuk menyambut Hari Dunia Menentang Pekerja Anak tanggal 12 Juni 2013, Kita ajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama dengan warga dunia, bahu membahu untuk berusaha menghapuskan pekerja anak, “kata Muhaimin.

Pusat Humas Kemnakertrans

 
Selamat datang di situs Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Situs ini merupakan media komunikasi resmi untuk menyampaikan kebijakan, wawasan ke depan dan tanggapan atas isu terkini oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sidak BNSP, Menteri Hanif akan Evaluasi Sistem Perekrutan TKI
27 November 2014
baca selanjutnya

Sidak BNP2TKI, Menteri Hanif Minta Pelayanan TKI di Tingkatkan
27 November 2014
baca selanjutnya

Pemerintah Tawarkan Konsep Upah Bagi Hasil Produktivitas
27 November 2014
baca selanjutnya





Kirimkan e-mail Anda sekarang!
 
ILO
kunjungi
WTO
kunjungi
WHO
kunjungi
Sambutan Menakertrans pada acara HUT ke-VI PATRI di Banjarmasin

Kunjungan Menakertrans ke SMK Diponegoro - Yogyakarta