Selamat Datang di Website Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia   26 November 2014
Kemnaker Terjunkan Tim Asistensi Dorong Percepatan Penetapan UM 2015
03 November 2014



Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menerjunkan tim asistensi ke berbagai Pemerintah Daerah (pemda) tingkat Provinsi yang belum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2015. Tim Asistensi Kemnaker ini bertugas memberikan konsultasi asistensi, mediasi dan kepada dewan pengupahan daerah dan pemerintah daerah provinsi di Seluruh Indonesia sehingga proses penetapan UMP 2015 dapat dipercepat.

Berdasarkan data Kemnaker terdapat 19 Provinsi yang telah menetapkan UMP 2015 secara tepat waktu yaitu 1 November 2015, 10 Provinsi yang belum dan terlambat menetapkan UMP 2015 sedangkan 4 Provinsi tidak menetapkan UMP melainkan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Provinsi yang telah menetapkan UMP 2015 tepat waktu adalah Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku.

“Kemnaker menerjunkan tim asistensi ke provinsi-provinsi yang belum menetapkan UMP untuk mempercepat penetapan UMP 2015, “ kata Menaker Muh Hanif Dhakiri di Kantor Kemnaker, Jakarta pada Senin (3/11). Hanif mengatakan pihaknya terus mendorong untuk mempercepat pembahasan dan penetapan upah minimum sehingga penetapan upah dapat diterapkan dengan tepat waktu dan menimbulkan masalah bagi pekerja dan pengusaha

“Kita minta para kepala daerah agar memberikan perhatian khusus dalam proses penetapan UM 2015. Kita terus mendorong agar proses pembahasan dan penetapan UMP ini dapat dipercepat sehingga dapat memberikan kepastian dan tidak menimbulkan gejolak dari pekerja dan pengusaha," kata Hanif.

Dirundingkan Secara Bipartit Lebih lanjut, Hanif mengatakan bagi perusahaan-perusahaan yang berada wilayah di provinsi yang telah menetapkan UMP maka diharapkan segera melakukan sosialisasi dan melakukan pembahasan upah perusahaan secara bipartite dengan melibatkan unsur manajemen perusahaan dan unsur pekerja/buruh.

“Penetapan Upah minimum merupakan social safety net bagi pekerja lajang di bawah satu tahun , Sedangkan untuk upah pekerja yang sudah berkeluarga dan telah bekerja lebih dari satu tahun penetapan besaran upah harus ditekankan pada kesepakatan secara Bipartit di tingkat perusahaan masing-masing, “ kata Hanif.

Pembahasan penetapan upah antara pengusaha dan pekerja/buruh, kata Hanif dapat dilakukan dan diatur melalui PKB (perjanjian kerja bersama) dan PP (peraturan perusahaan). “Para perwakilan pekerja dan perwakilan pengusaha harus menyadari bahwa upah minimum adalah upah paling dasar bagi pekerja lajang, jangan sampai bergeser menjadi upah standar di perusahaan,”kata Hanif Ditegaskan Hanif, upah minimum hanya sebagai pengaman sosial (social safety net). Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Selain ketentuan itu, maka besarannya berdasarkan perundingan bipartite antara pekerja dan perusahaan.

Provinsi yang telah menetapkan UMP 2015 tepat waktu adalah Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku. II.

Provinsi yang terlambat menetapkan UMP 2015 adalah Riau, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta. III. IV.

Provinsi yang tidak menerapkan UMP 2015 adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D I Yogyakarta

Pusat Humas Kemnaker

 
Selamat datang di situs Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Situs ini merupakan media komunikasi resmi untuk menyampaikan kebijakan, wawasan ke depan dan tanggapan atas isu terkini oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menaker Hanif Panggil Tim Percepatan Penyediaan Rumah Pekerja
26 November 2014
baca selanjutnya

Menteri Hanif Gowes Santai dengan masyarakat di Car Free Day
26 November 2014
baca selanjutnya

Menaker dan Dirut BPJS Main Futsal Bareng Demi Tingkatkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
26 November 2014
baca selanjutnya





Kirimkan e-mail Anda sekarang!
 
ILO
kunjungi
WTO
kunjungi
WHO
kunjungi
Sambutan Menakertrans pada acara HUT ke-VI PATRI di Banjarmasin

Kunjungan Menakertrans ke SMK Diponegoro - Yogyakarta