Selamat Datang di Website Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia   23 November 2014
Kemnaker – Kemenkumham Sediakan Layanan Hukum Bagi TKI
18 November 2014





Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) tentang Penyediaan Layanan Hukum bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia. Dengan adanya mou ini, diharapkan para tki dan calon tki yang mempunyai permasalahan di bidang hukum sehingga butuh bantuan konsultasi, pendampingan dan pembelaan hukum maka dapat dilayani oleh lembaga-lembaga hokum yang ada di Indonesia \"MoU ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembenahan program tata kelola penempatan TKI ke luar negeri sehingga aspek perlindungannya terus meningkat,\"kata Menaker Muh Hanif Dhakiri di Jakarta pada Selasa (18/11). Hal itu diungkapkan pada acara pembukaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Bagi PPTKIS Tahun 2014. Hadir dalam kesempatan ini wakil ketua KPK Busyro Muqoddas, Deputi Bidang Hukum Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yunus Husein, kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur dan Dirjen Binapenta Kemnaker Reyna Usman. Dalam kesempatan ini di tandatangani juga Nota Kesepahaman (Mou) tentang Sentralisasi CCTV Pengamanan Bandara Soekarno-Hatta yang melibatkan 8 lembaga terkait PT Angkasa Pura II kantor cabang utama BSH , Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I, Kepala Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan jakarta I, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno - Hatta, dan Kepala Kepolisian Resort Kota Metro BSH Menaker Muhammad Hanif mengatakan penanganan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama. “Pemerintah tidak akan pernah mampu melaksanakan sendiri dalam menempatkan dan melindungi TKI di luar negeri tanpa melakukan koordinasi dan peran aktif dari semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah,” kata Hanif. Hanif mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 6,2 juta orang TKI di luar negeri dengan latar belakang pendidikan angkatan kerja di Indonesia yang masih 48% didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar sehingga perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. ”Kita sadari bersama, bahwa lebih dari 50% angka penempatan TKI masih bekerja pada sektor domestik. Mereka memerlukan perlindungan yang sangat tinggi sejak pra hingga purna penempatan.” ujarnya. Terkait dengan upaya peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan terhadap TKI, lanjut Hanif, pemerintah secara terus-menerus melakukan penyempurnaan regulasi penanganan penempatan dan perlindungan TKI sejak pra, selama dan purna penempatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengamanatkan peraturan pelaksanaannya dalam 6 (enam) Peraturan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan Presiden dan 22 (dua puluh dua) Peraturan Menteri. “Saya memahami bahwa permasalahan TKI sangat kompleks dan melibatkan berbagai lembaga terkait, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat. Kompleksitas pada sisi hulu terus menerus akan kita benahi. Salah satu pembenahan yang saat ini sedang dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas Calon TKI, termasuk me- review Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menjadi inisiatif DPR RI,” kata dia. Selain itu, tutur Hanif, perlu menginstropeksi diri dalam melakukan pembenahan terkait dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap calon TKI dan TKI melalui evaluasi penyesuaian jumlah PPTKIS (right sizing) untuk peningkatan kinerja PPTKIS, lembaga pelatihan dan lembaga asuransi TKI serta lembaga keuangan dan lembaga lainnya, sehingga dapat mengeliminir permasalahan TKI di luar negeri. “Penempatan TKI di luar negeri memproritaskan unsur perlindungan yang merupakan bentuk pelayanan pemerintah atas hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak.. ,” katanya. Pusat Humas Kemnaker

 
Selamat datang di situs Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Situs ini merupakan media komunikasi resmi untuk menyampaikan kebijakan, wawasan ke depan dan tanggapan atas isu terkini oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menaker Hanif Cabut Ijin Perusahaan TKI PT El Karim
21 November 2014
baca selanjutnya

Pemerintah Dorong Alumni Pemagangan Luar Negeri Jadi Wirausaha Sukses
21 November 2014
baca selanjutnya

Menaker: Terkait Upah Minimum, Buruh Bisa Manfaatkan LKS Tripartit
20 November 2014
baca selanjutnya





Kirimkan e-mail Anda sekarang!
 
ILO
kunjungi
WTO
kunjungi
WHO
kunjungi
Sambutan Menakertrans pada acara HUT ke-VI PATRI di Banjarmasin

Kunjungan Menakertrans ke SMK Diponegoro - Yogyakarta