Selamat Datang di Website Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia   22 October 2014
Menakertrans Muhaimin : Perusahaan pengguna Pekerja Anak Terancam Hukuman Pidana
12 June 2013



Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta para pengusaha agar tidak lagi mempekerjakan pekerja anak di perusahaannya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan anak.

Bila perusahaan itu tetap memaksakan pekerja anak untuk bekerja, maka Muhaimin menegaskan pihaknya tidak segan-segan akan melakukan pencabutan ijin kerja dan penindakan hukum secara pidana.

“Para pengusaha harus tahu bahwa dalam UU Perlindungan Anak mempekerjakan anak di bawah umur adalah dilarang,. Bagi yang tetap memaksakan anak untuk bekerja, perlu mendapat tindakan tegas dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan tuntutan sanksi pidana, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar yang diwakili Dirjen Binalattas Abdul Wahab Bangkona seusai menyerahkan peralatan bagi Sebanyak 570 pekerja anak di Provinsi Banten di Serang pada Minggu (9/6).

Muhaimin mengatakan selama ini Pemerintah lakukan sosialisasi dan pendekatan khusus berupa persuasif dan bantuan ekonomi untuk mencegah bertambahnya pekerja anak.Namun bila diperlukan pemeritnah tidak akan ragu untuk melakukan penindakan secara hukum.

“Kita telah melakukan pendekatan khusus untuk melarang anak usia sekolah untuk bekerja bersekolah. Kita terus kerahkan para pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan monitoring dan penindakan tegas terhadap keberadaan pekerja anak ini,”kata Muhaimin.

Muhaimin mencontohkan perusahaan kuali di Tangerang yang telah mempekerjakan pekerja anak telah dituntut atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan karena mempekerjakan anak pada bentuk pekerjaan terburuk,, maka dituntut hukuman pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta Muhaimin menambahkan agar manfaat program penarikan pekerja anak ini tetap optimal, pemerintah terus melakukan, monitoring dan evaluasi terhadap anak-anak yang telah ditarik dan dikembalikan ke satuan pendidikan.

“Diperlukan upaya-upaya untuk menganalisa dampak jangka panjang dari program tersebut .Apa saja kendala mereka, apakah mereka masih tetap berada di unit pendidikan, atau apakah mereka kembali lagi ke pekerjaan semula karena tuntutan ekonomi keluarga., kata Muhaimin

Untuk itu harus ditingkatkan sinergitas antar sektor, karena tanpa kerjasama dari para stakeholder, baik aparatur pusat maupun daerah, pihak pengusaha, elemen masyarakat maupun media, Program Penanggulangan Pekerja Anak tidak dapat terwujud.

Program penarikan pekerja anak ini dilaksanakan secara terkoordinasi antar berbagai instansi/lembaga terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Antara lain : Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Kementerian Agama, Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati anak.

“Peran serta masyarakat, pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait dibutuhkan untuk meningkatkan sinergitas guna mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikannnya ke dunia pendidikan , kata Muhaimin.

Untuk mempercepat penarikan pekerja anak, Muhaimin berjanji akan mengerahkan pengawas ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Menurut data Kemnakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaa n tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan. Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari Pengawas umum, 1.460 orang, Pengawas spesialis 361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menargetkan Indonesia akan bebas dari pekerja anak pada 2020 melalui program pengurangan pekerja anak untuk mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH).

Kegiatan ini diarahkan dengan sasaran utama anak bekerja dan putus sekolah yang berasal Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan berusia 7- 15 tahun. Prioritas program ini, diarahkan untuk dapat mempercepat proses penarikan para pekerja anak terutama dari pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya seperti perbudakan, pelacuran, pornografi dan perjudian, pelibatan pada narkoba, dan pekerjaan berbahaya lainnya.

“Program penarikan pekerja anak ini dilaksanakan agar anak-anak Indonesia dapat mengembangkan kesempatan belajar di sekolah dan terbebaskan dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengatakan sejak tahun 2008 sampai saat ini, Kemnakertrans melakukan penarikan pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 32.663 orang dan dikembalikan ke satuan pendidikan.

“Tahun ini ditargetkan penarikan sebanyak 11.000 pekerja anak yang tersebar di seluruh Indonesia. Program penarikan pekerja anak ini tersebar di 21 Provinsi dan 89 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan mengerahkan 503 orang pendamping di 366 rumah singgah (shelter), “kata Muhaimin

Pusat Humas Kemnakertrans

 
Selamat datang di situs Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Situs ini merupakan media komunikasi resmi untuk menyampaikan kebijakan, wawasan ke depan dan tanggapan atas isu terkini oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kontingen Indonesia Siap Berlaga Dalam ASC X di Vietnam
18 October 2014
baca selanjutnya

Armida Ajak Jajaran Kemnakertrans Hemat Anggaran Dinas
08 October 2014
baca selanjutnya

Serah Terima Tugas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
06 October 2014
baca selanjutnya





Kirimkan e-mail Anda sekarang!
 
ILO
kunjungi
WTO
kunjungi
WHO
kunjungi
Sambutan Menakertrans pada acara HUT ke-VI PATRI di Banjarmasin

Kunjungan Menakertrans ke SMK Diponegoro - Yogyakarta