Selamat Datang di Website Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia   01 February 2015
Hanif Terbitkan Aturan Untuk Berantas Calo TKI Liar
09 January 2015





Memang tak mudah memberantas calo-calo Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau dikenal juga dengan istilah sponsor TKI liar yang sering melakukan aksi penipuan dan bujuk rayu terhadap calon TKI dan keluarganya .

            Namun hal itu tidak menghentikan langkah Menteri  Ketenagakerjaan  M Hanif Dhakiri memberantas dan menertibkan calo tki liar yang selama ini berkeliling ke berbagai pelosok daerah untuk mencari calon TKI secara illegal.

            Untuk menghentikan ulah calo tki liar yang selalu merugikan calon TKI tersebut, Menaker Hanif menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

“Salah satu tujuan aturan baru ini memberantas keberadaan calo TKI liar sekaligus   mencegah penempatan TKI illegal dan menghentikan pemalsuan identitas  calon TKI yang sering dilakukan calo TKI, “ Kata Menaker M Hanif Dhakiri saat mengunjungi kantong TKI di Desa Serangwetan, Kec. Babakan, Kab Cirebon, Jawa Barat pada Jumat (9/1).

 

Dalam  keterangan pers Pusat Humas Kemnaker di Jakarta Hanif mengatakan salah satu masalah yang dialami para TKI yang bekerja di luar negeri umumnya bersumber dari proses rekruitmen di dalam negeri. Pembenahan mekanisme rekruitmen di daerah asal ini merupakan solusi perlindungan terhadap para TKI.

 “Dalam aturan baru tersebut, para calo TKI atau petugas rekrut harus diangkat sebagai karyawan resmi perusahaan pengerah TKI atau (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta /PPTKIS) yang dilengkapi surat pengangkatan/surat kontrak,”  kata Hanif.

Selain itu, kata Hanif dalam aktivitasnya mencari calon TKI yang hendak bekerja di luar negeri, para petugas rekrut itu harus dilengkapi surat tugas dan identitasnya tercatat secara  resmi di dinas-dinas Ketenagakerjaan setempat. Petugas PPTKIS  itu pun dilarang memungut biaya rekrut kepada calon TKI.

“Karyawan PPTKIS bersama-sama dengan pegawai dinas kabupaten/kota melakukan rekrut calon TKI yang terdaftar di dinas kabupaten/kota. Oleh karena itu, pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada dinas kabupaten/kota dengan tidak dipungut biaya,” kata Hanif mengutip aturan baru tersebut.

Hanif mengatakan memang masih banyak TKI yang tergiur dan tertipu oleh sponsor TKI liar sehingga rawan menjadi TKI illegal dan menjadi korban trafficking (perdagangan manusia). Apalagi banyak sponsor yang menawarkan dan mengiming-imingi calon TKI dengan gaji yang besar tanpa melalui prosedur resmi.

“Para calon TKI dan keluarganya jangan mau tergiur oleh bujuk rayu para calo-calo TKI liar yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik ikuti tata cara dan aturan penempatan TKI secara resmi melalui PPTKIS resmi dan dinas-dinas ketenagakerjaan setempat,” kata Hanif.

  Berdasarkan data Kemnaker per Januari 2015, tercatat ada 516 PPTKIS di seluruh Indonesia. Jumlah ini tidak termasuk 2 PPTKIS yang telah dicabut ijin operasionalnya oleh Menaker Hanif yaitu PT El Karim Makmur Sentosa dan PT Malindo Mitra Perkasa (MMP).

 Hanif mengatakan keberadaan sponsor atau calo TKI liar yang tidak bertanggung jawab telah merugikan tak hanya para calon TKI bahkan PPTKIS pun kerap dirugikan karena harus membayar biaya recruitment yang mahal dan terjadinya pemalsuan identitas dan persyaratan calon TKI.

 “Para orangtua, masyarakat dan aparat pemerintahan di desa-desa juga dituntut lebih hati-hati terhadap janji muluk dan pemberian uang dari calo. Jangan sampai terjebaknya dalam penempatan TKI nonprocedural dengan memalsukan umur, identitas, KTP, paspor,  dll, kata Hanif.

Untuk memberantas calo-calo , kata Hanif, pemerintah telah memberdayakan aparat di Dinas-dinas Ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/kota serta aparat pemerintahan di bawah untuk mensosialisasikan tata cara dan prosedur pemberangkatan TKI yang sesuai dengan peraturan. Aparat Kepolisian pun dilibatkan untuk memberantas penipuan calon TKI ini.

            Selain itu,  Hanif mengatakan pemerintah pun melakukan integrasi data agar tidak ada lagi TKI yang berangkat  TKI tidak diketahui oleh pemerintah terutama pemerintah daerah. Proses pelayanan rekrut penempatan dan perlindungan TKI dilaksanakan oleh dinas provinsi melalui layanan terpadu satu pintu yang terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri.

“Pelayanan satu atap yang terintegrasi dengan system online di semua titik keberangkatan TKI diharapkan akan mewujudkan pelayanan penempatan TKI yang terkontrol murah dan cepat, dan melindungi TKI dari ancaman penipuan calo atau sponsor jahat,”kata Hanif.

 

Pusat Humas Kemnaker

 

 
Selamat datang di situs Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Situs ini merupakan media komunikasi resmi untuk menyampaikan kebijakan, wawasan ke depan dan tanggapan atas isu terkini oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menaker Ajak TKI Kampanyekan Jamu di Luar Negeri
30 January 2015
baca selanjutnya

Menaker : Industri Jamu Diharapkan Kurangi Pengangguran
30 January 2015
baca selanjutnya

Menaker Targetkan Pembangunan 10.000 Rusunawa bagi pekerja
29 January 2015
baca selanjutnya





Kirimkan e-mail Anda sekarang!
 
ILO
kunjungi
WTO
kunjungi
WHO
kunjungi
Sambutan Menakertrans pada acara HUT ke-VI PATRI di Banjarmasin

Kunjungan Menakertrans ke SMK Diponegoro - Yogyakarta