Pemprov Siapkan Lamandau untuk Program Transmigrasi
14 December 2010



Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan lima ka­­bupaten untuk program pem­­ba­ngunan permukiman trans­mi­gra­si baru (PTB) tahun ini.

“Rencananya Kalteng akan mendapatkan jatah transmigrasi dengan jumlah 760 kepala keluarga (KK), yang... nantinya akan disebar pada lima kabupaten itu,” ungkap Kepala Di­­nas Tenaga Kerja dan Transmi­grasi Kalteng Herry Susanto Moelyono.

Ia mengatakan, lima kabupe­tan yang mendapatkan program PTB yakni Katingan bertempat di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Hyang Ba­na dengan jumlah 200 KK, Pulang Pisau (Pulpis) bertempat di UPT Anjir Pulpis sebanyak 70 KK, Kapuas di kawasan UPT Dadahup C.3 sebanyak 210 KK, Barito bertempat di UPT Sei Rahayu sebanyak 80 KK, dan Kabupaten Lamandau di UPT Bayat dengan jumlah 200 KK.

“Program persiapan PTB itu merupakan tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagaimana tercantum dalam rencana strate­gis Dinas Tenaga Kerja dan Trans­migrasi Kalteng 2011-2015 dengan terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta masyarakat trans­mingrasi yang mandiri.”

Selain itu, program transmigrasi tersebut merupakan solusi bagi Indonesia untuk men­ciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja melalui pe­ngembangan potensi sumber da­ya kawasan, sekaligus penataan penyebaran penduduk. “Transmigrasi merupakan pro­gram pembagunan pada sektor lintas kawasan atau daerah dan lintasan budaya yang berfungsi mengintergrasikan ber­bagai kepentingan berbeda, na­mun tetap bertujuan yang sama,” ujar Heery lagi. Dia berharap, program PTB bisa mengakibatkan redistribu­si penduduk dan tenaga kerja se­hingga terjadi pemerataan dan keseimbangan antara sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan.

Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang menekan pada pembagunan sumber daya manusia (SDM), penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan berbagai kebijakan strategis yang salah satunya adalah Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP).

Program Aksi GPP adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dalam rangka menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Pelaksanaan Program Aksi GPP ini meliputi berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Program Aksi GPP ini diantaranya meliputi kegiatan padat karya infrastruktur dan produktif, pemberdayaan masyarakat mandiri, gremeen bank, penerapan teknologi tepat guna, Kewirausahaan pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional dan pendampingan serta job fair, subsidi program pelatihan keterampilan, dll. Demikian diungkapkan dalam sambutan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang dibacakan Plt. Dirjen Binapenta Kemenakertrans, Sunarno saat membuka secara resmi, rangkaian kegiatan pelaksanaan Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) Provinsi Maluku Utara tahun 2010, peresmian KTM Daruba di Morotai dan Pameran Bursa Kerja (Ternate Job Fair) di Ternate, Kamis (9/12).

Dalam kesempatan ini, diserahkan pula Tropy Penghargaan Produktivitas “Sidhakarya” tahun 2010 atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada perwakilan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kawasan Maluku Utara.

Plt. Dirjen Binapenta, Sunarno mengatakan pada tahun 2010 pemerintah menargetkan menciptakan 2,3 juta kesempatan kerja yang diharapkan dapat menyerap para penganggur dan setengah penganggur. Selain itu, Pemerintah menargetkan menurunkan angka pengangguran menjadi 5,1 % pada tahun 2014.

“ Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk terus membuka lapangan kerja baru. Namun salah satu solusi yang diprioritaskan adalah memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, kata Sunarno. Dikatakan Sunarno dengan mengembangkan jiwa kewirausahaan diharapkan akan mendorong penganggur/pencari kerja bias mandiridan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pengembangan kewirausahaan, tambah Sunarno diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mengurangi jumlah penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang bekerja di sector informal. Oleh karena itu,Kemenakertrans berencana akan mengembangkan kewirausahaan di 38 kabupaten/kota yang menjadi kantong TKI di Indonesia.

“Untuk kedepannya, pemerintah akan lebih menekankan penempatan TKI di luar negeri yang bekerja di sector formal,” kata Sunarno. Pemerintah,tambah Sunarno menetapkan kebijakan-kebijakan pokok untuk membangkitkan dan mengembangkan potensi terpendam calon wirausaha,membentuk wirausaha baru dan mengembangkan wirausaha yang ada serta pendampingan wirausaha.

“Sasaran kelompok masyarakat yang menjadi calon grup kewirausahaan adalah penganggur/masyarakat miskin di pedesaan, penganggur terdidik di perkotaan, calon TKI, TKI dan peserta magang dalam-luar negeri, buruh/pekerja, wirausaha di sector formal dan transmigran/calon transmigran, “kata Sunarno.

Pada tahun 2010, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Program Aksi Kewirausahaan yang meliputi Pelatihan calon pelatih ( TOT/Training of Trainer) yang dididik khusus mengenai Enterpreuneurial Competency Traning ( pelatiahan kompetensi kewirausahaan).

Untuk mendukung hal tersebut Kemenakertrans melakukan kerja sama dengan UCEC (Universitas Ciputra Enterpreneurship Center) serta menandatangani Mou dengan IIBF (Indonesian Islamic Business Forum). Selain itu, tambah Sunarno, Kemenakertrans berupaya untuk mengembangkan model Desa Produktif mulai tahun 2010 pada sebanyak 200 desa, yang diharapkan mampu menyerap 125.000 wirausahawan baru. Program Desa Produktif dilaksanakan dengan pemberian bantuan pelatihan dan modal kerja sebesar Rp 50 juta untuk setiap desa. Dari bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk sejumlah kegiatan, seperti padat karya produktif, pelatihan tenaga kerja sukarela dan pelatihan usaha mandiri sektor informal, serta pelatihan lainnya yang disesuaikan dengan minat, bakat dan potensi desa.

Dalam kunjungan kerja ini dilakukan pula peninjauan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Ternate. Bentuk pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan BLKI Ternate ini antara lain di bidang teknik listrik, otomotif, mesin produksi, bangunan sipil, mekanik, mesin bubut, las, computer dan bahasa Inggris.